Tanggapan Terhadap Definisi Analisis Kebijakan Pendidikan Menurut: Mark Olsen, John Codd, & Anne Marie O'neill Disusun Oleh: Nevly Wisano Powa / 2001190002 Magister Adminstrasi Pendidikan – Universitas Kristen Indonesia 2021

Menurut: Mark Olsen, John Codd, & Anne Marie O'neill

“ Education policy in twenty-first century is the key to global security, sustainability and survival...education policies are central to such global mission...a deep and robust democracy at national level requieres strong civil society based on norms of trust and active response citizenship and that education is central to such a goal. Thus, the strong education state is necessary to sustain democracy at the nation level so that strong democratic nation-states can buttress form of international governance”.

[CITATION Ols04 \p 5 \l 1033 ]

Secara umum Analisis Kebijakan dapat diartikan sebagai proses yang digunakan dalam manajemen untuk memeriksa dan mengevaluasi suatu kebijakan organisasi publik dalam mencapai tujuan organisasi. Sementara itu Analisis Kebijakan Pendidikan secara umum adalah suatu proses perumusan kebijakan pendidikan yang digunakan sebagai pedoman untuk bertindak, mengarahkan kegiatan dalam suatu organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Globalisasi memberikan pengaruh yang sangat besar bagi peradaban manusia tidak terkecuali dunia pendidikan. Penulis sangat setuju dengan definisi Analisis Kebijakan Pendidikan yang dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd, & Anne Marie O'neill yaitu kebijakan pendidikan dalam abad 21 menjadi kunci keamanan global, keberlanjutan dan kelangsungan hidup…kebijakan pendidikan adalah inti dari misi global tersebut. Menurut penulis, definisi ini sangat mewakili situasi sekarang ini yaitu era globalisasi.

Kita sekarang memiliki gudang informasi dan pengetahuan yang sangat besar dan menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dibawa oleh dampak globalisasi yang menyatu, peningkatan dampak pengetahuan sebagai pendorong utama pertumbuhan dan revolusi teknologi informasi. Di era digital, teknologi telah memungkinkan untuk mengakses berbagai bidang ilmu terbaik dan di bagian mana pun di dunia, memungkinkan kita menggunakan metode komunikasi multimedia interaktif paling canggih, dan memudahkan untuk mengajari siapa pun apa pun dengan cara yang sesuai dengan gaya hidup setiap orang [ CITATION Mal18 \l 1033 ].

Dengan adanya globalisasi juga mendorong terciptanya Revolusi Industri 4.0 yang sudah mulai dirasakan sekarang ini. Beberapa ciri-ciri dari Revolusi Indusrti 4.0 adalah robot automation yaitu proses produksi menggunakan sistem otomatis seperti robot untuk menggantikan tenaga manusia [ CITATION Mau19 \l 1033 ]. Hal ini tentunya memberikan hasil lebih efisien dibandingkan dengan tenaga manusia. Lalu pendidikan seperti apa yang harus anak-anak kita tempuh agar siap menghadapi Revolusi Industri 4.0? Tentu tidak relevan lagi kebijakan pendidikan lama.

Lebih lanjut Mohan [CITATION Moh17 \n \t \l 1033 ] menyebutkan bahwa ada 2 ketakukan besar yang dihasilkan sebagai dampak globalisasi yaitu: pertama globalisasi menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata di antara negara dan di dalam negara. Ketakutan kedua, globalisasi menyebabkan hilangnya kedaulatan nasional dan negara-negara semakin sulit mengikuti kebijakan domestik independen.

Dari penjabaran di atas sangat jelas bahwa dibutuhkan Analisis Kebijakan Pendidikan yang memadai sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Mark Olsen, John Codd, & Anne Marie O'neill. Kebijakan pendidikan yang dimaksud adalah kebijakan pendidikan yang dapat menjawab tantangan globalisasi.

Kebijakan pendidikan yang baik dapat menciptakan sistem pendidikan disuatu negara semakin kuat. Dengan sistem pendidikan yang kuat maka kualitas pendidikan akan semakin baik sehingga memberikan dampak positif bagi pembangunan suatu negara.

Salah satu poin penting dalam pengembangan kebijakan pendidikan di era globalisasi adalah penyusunan kurikulum yang tepat. Jennifer Nichols dalam Maemunah [CITATION Mae18 \n \t \l 1033 ] menggagas 4 prinsip pokok pembelajaran abad 21 yang dapat dijadikan penentuan kebijakan pengembangan kurikulum yaitu: (1) pembelajaran berpusat pada siswa / student-centered learning, (2) pembelajaran kolaboratif, (3) pembelajaran kontekstual, (4) terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu kurikulum pemerintah Indonesia dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengembangkan Kurikulum 2013 sebagai sebuah kebijaka pendidikan dengan menintikberatkan pada kecakapan abad 21. Kemendikbud juga mendorong para guru untuk terus memperlengkapi diri agar dapat memberikan pembelajaran bermakna bagi peserta didik.

Jadi, dengan adanya globalisasi mendorong terciptanya Revolusi Industri 4.0 dan memberikan pengaruh dalam penentuan arah kebijakan pendidikan suatu negara. Terutama dalam pengembangan kurikulum dan pendampingan bagi para tenaga pendidik. Dalam hal ini para pemangku kepentingan haruslah membuat kebijakan pendidikan yang dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang siap bersaing di era globalisasi.