Pengukuran implementasi analisis kebijakan pendidikan dan pengambilan keputusan diperuntukan untuk mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan pendidikan
Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya untuk mengukur apakah suatu implementasi kebijakan berhasil atau gagal
Ekspektasi yang terlalu optimis: Studi ini berdasarkan dari UK National Audit Office yang mengidentifikasi lima faktor saling berinteraksi dan berkontribusi pada optimisme berlebih seperti: kompleksitas (meremehkan tantangan penyampaian); bukti mendasar (informasi yang obyektif, akurat dan tepat waktu tentang biaya, skala waktu, manfaat dan risiko yang tidak memadai); kesalahpahaman pemangku kepentingan (optimisme tentang kemampuan menyelaraskan pandangan yang berbeda); perilaku dan insentif (pihak yang berkepentingan meningkatkan prospek mereka sendiri); dan tantangan dan akuntabilitas (pembuat keputusan mencari pengakuan jangka pendek).
Implementasi dalam tata kelola yang tersebar: Kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional mungkin menghadapi tantangan untuk memastikan beberapa tingkat konsistensi dalam penyampaian di tingkat daerah. Bahkan ketika tata kelola terkonsentrasi dan bukan terpencar, implementasi masih akan sangat bergantung pada konteks lokal.
Pembuatan kebijakan kolaboratif yang tidak memadai: Kelemahan pembuatan kebijakan kolaboratif dan kegagalan untuk membangun landasan bersama untuk pemecahan masalah publik melalui manajemen perbedaan yang konstruktif tetap menjadi salah satu alasan utama untuk kesulitan implementasi selanjutnya. Desain kebijakan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkat politik, pembuat kebijakan, manajerial dan administratif serta keterlibatan aktor pelaksana lokal seperti pengguna akhir, staf garis depan dan berbagai agen layanan lokal. Kebijakan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga menghubungkan aktor secara vertikal dan horizontal dalam proses kolaborasi dan musyawarah bersama.
Siklus politik yang berliku: Politisi cenderung tidak dimintai pertanggungjawaban atas hasil inisiatif kebijakan mereka - jika terjadi kegagalan, kemungkinan besar mereka akan pindah atau dipindahkan. Hal ini dapat mengarah pada penerapan kebijakan secepat mungkin, daripada terlibat dalam detail yang berantakan, berlarut-larut, dan membuat frustrasi tentang bagaimana berbagai hal dapat berjalan dalam praktiknya.
