Script Slide 2



Download 40.86 Kb.
Date01.06.2021
Size40.86 Kb.

Script

Slide 2

  • Pengukuran implementasi analisis kebijakan pendidikan dan pengambilan keputusan diperuntukan untuk mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan pendidikan
  • Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya untuk mengukur apakah suatu implementasi kebijakan berhasil atau gagal

Slide 3

3 Kriteria Keberhasilan Implementasi – Disingkat K2M

  • Tingkat kepatuhan birokrasi pendidikan terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang,
  • Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah,
  • Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program pendidikan yang ada terarah.

Slide 4

  • Faktor Penentu Implementasi Kebijakan
  • Ukuran dan tujuan kebijakan
  • Sumber kebijakan
  • Ciri dan sifat badan/instansi pelaksana
  • Komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan
  • Sikap para pelaksana
  • Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Slide 5 – Faktor penyebab kegagalan

  • Ekspektasi yang terlalu optimis: Studi ini berdasarkan dari UK National Audit Office yang mengidentifikasi lima faktor saling berinteraksi dan berkontribusi pada optimisme berlebih seperti: kompleksitas (meremehkan tantangan penyampaian); bukti mendasar (informasi yang obyektif, akurat dan tepat waktu tentang biaya, skala waktu, manfaat dan risiko yang tidak memadai); kesalahpahaman pemangku kepentingan (optimisme tentang kemampuan menyelaraskan pandangan yang berbeda); perilaku dan insentif (pihak yang berkepentingan meningkatkan prospek mereka sendiri); dan tantangan dan akuntabilitas (pembuat keputusan mencari pengakuan jangka pendek).
  • Implementasi dalam tata kelola yang tersebar: Kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional mungkin menghadapi tantangan untuk memastikan beberapa tingkat konsistensi dalam penyampaian di tingkat daerah. Bahkan ketika tata kelola terkonsentrasi dan bukan terpencar, implementasi masih akan sangat bergantung pada konteks lokal.
  • Pembuatan kebijakan kolaboratif yang tidak memadai: Kelemahan pembuatan kebijakan kolaboratif dan kegagalan untuk membangun landasan bersama untuk pemecahan masalah publik melalui manajemen perbedaan yang konstruktif tetap menjadi salah satu alasan utama untuk kesulitan implementasi selanjutnya. Desain kebijakan membutuhkan kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan di berbagai tingkat politik, pembuat kebijakan, manajerial dan administratif serta keterlibatan aktor pelaksana lokal seperti pengguna akhir, staf garis depan dan berbagai agen layanan lokal. Kebijakan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga menghubungkan aktor secara vertikal dan horizontal dalam proses kolaborasi dan musyawarah bersama.
  • Siklus politik yang berliku: Politisi cenderung tidak dimintai pertanggungjawaban atas hasil inisiatif kebijakan mereka - jika terjadi kegagalan, kemungkinan besar mereka akan pindah atau dipindahkan. Hal ini dapat mengarah pada penerapan kebijakan secepat mungkin, daripada terlibat dalam detail yang berantakan, berlarut-larut, dan membuat frustrasi tentang bagaimana berbagai hal dapat berjalan dalam praktiknya.

Download 40.86 Kb.

Share with your friends:




The database is protected by copyright ©ininet.org 2020
send message

    Main page